Menelaah Banjir Aceh dari Dekat

Gelondongan kayu banjir hasil deforestasi hutan di Aceh Tamiang. Foto: Kanal Perspektif

Seminggu sebelum terjadi bencana, curah hujan di Aceh tidak seperti biasanya. Hujan terjadi cukup ekstrem. Menurut BKMG, penyebabnya adalah siklon senyar. Namun, jika dilihat dari kacamata lingkungan, beberapa daerah Sumatera seperti di Aceh seringkali mengalami banjir atau longsor. 

Di dataran tinggi Aceh ada banyak sungai besar yang bila terjadi hujan ekstrem, sungai akan cepat meluap dan turun ke dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, yang pada bulan November 2025 lalu terkena dampak bencara banjir dan longsor. 

"Karena wilayah di Aceh memiliki topografi yang cukup berbeda. Kalau ada kayu gelondongan, sampah, lumpur di hulu sungai itu tentu saja akan menyumbat drainase atau aliran air di pemukiman," kata Ghitka, pegiat lingkungan Gunung Leuser, Aceh, Rabu pagi (25/2).

Bencana banjir dan longor di Aceh Bireun. Foto: Kanal Perspektif

"Ketika pohon ditebang dengan banyaknya bukti kayu gelondongan, akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir. Banjir ini juga membawa lumpur yang seharusnya tertahan oleh akar-akar pohon ini," ungkap Ghitka. 

Aceh telah kehilangan tutupan hutan sepanjang tahun 2025 yang mencapai 39.687 hektar, meningkat lebih dari 274 persen dibandingkan tahun 2024. Lonjakan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Namun, temuan lapangan Haka menunjukkan bahwa kerusakan tersebut tidak dapat dibaca semata sebagai dampak bencana alam, melainkan berkaitan erat dengan pola kejahatan kehutanan yang terstruktur dan berlangsung lama.

Verifikasi lapangan berbasis komunitas menunjukkan bahwa sekitar 80 persen kehilangan tutupan hutan terjadi di dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, dan suaka margasatwa, kawasan yang secara fungsi dirancang sebagai pelindung ekologis. Dari total kehilangan tersebut, sekitar 71 persen terjadi di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, bentang alam strategis yang menopang sistem hidrologi, keanekaragaman hayati, dan kehidupan jutaan warga Aceh.

"Warga terdampak sangat merasakan dampak bencana banjir ini. Mereka sulit makan. Tidur, makan, dan membersihkan diri pun seadanya. Barulah setelah banjir surut warga mengecek kembali hunian mereka yang sudah tersapu banjir," ungkap Ghitka yang ikut menjadi relawan mengevakuasi korban bencana. 

Ghitka bertutur, kondisi di beberapa titik di Aceh seperti Aceh Tamiang cukup chaos. "Kondisi di sini mati listrik. Semua sembako juga mahal," katanya. 

Dampak banjir Aceh meluas

Di Meunasah Gampong Ulee Ceue, ada sekitar 300 jiwa dari total lebih kurang 600 jiwa yang terdampak. Mereka masih bertahan di pengungsian. Selama dua pekan lamanya para pengungsi bertahan dengan  kondisi tanpa listrik dan kesulitan air bersih karena sumur mereka dipenuhi lumpur.

Selama di pengungsian, warga hanya tidur berselimut kain seadanya dengan alas tikar atau kasur tipis di atas lantai yang dingin saat malam. 

Dampak banjir di Aceh terus meluas. Beberapa akses bahkan tertutup. Sebanyak 904,1 ribu Warga Aceh harus mengungsi. Di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh tak luput dari dampak banjir ini.

Gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Aceh Tamiang. Foto: Kanal Perspektif

“Ada total 17 kecamatan di Kabupaten Bireun yang terkena dampak besar banjir. Salah satunya ada di Desa Kapa. Di sana, bahkan rumah yang terletak di bantaran sungai ludes habis terbawa banjir,” ujar Faisal Yusri dalam keterangannya pada Kanal Perspektif, Jumat (12/12/2025). 

Faisal, seorang warga lokal Aceh yang juga menjadi relawan di sana berujar, situasi yang paling menyulitkan penerimaan dan distribusi donasi adalah soal akses. Meskipun akses dari Medan ke Aceh telah terbuka, bantuan donasi itu tetap terkendala. “Tidak mudah menyalurkan bantuan ke lokasi bencana. Butuh waktu hingga dua minggu bila ada pengiriman, misalnya dari Pulau Jawa. Belum lagi masalah sinyal di sini. Akses internet terputus membuat bantuan juga sulit masuk.”

Perlu hunian sementara

Dampak banjir di Aceh yang parah mengakibatkan proses evakuasi sulit. "Mau tidak mau, warga harus saling bahu-membahu membantu proses evakuasi. Ada banyak sekali wilayah yang terisolasi sehingga bantuan sesama warga ke wilayah yang lebih aman harus dilakukan," kata Ghitka, yang sehari-hari bergiat dalam upaya konservasi hutan Leuser. 

Pemerintah Aceh telah berupaya memberikan bantuan berupa logistik dan membersihkan pusat fasilitas umum seperti masjid dan pasar. "Alat berat sudah diterjunkan untuk memberikan kemudahan bantuan penyaluran logistik. Namun kini, pemerintah setempat telah beralih membersihkan sisa-sisa banjir di fasilitas publik. Fokusnya sudah ke fasilitas publik agar masyarakat bisa cepat kembali beraktifitas. Waktu itu, di Aceh Tamiang ada lima alat berat yang membersihkan jalan akibat banjir," ungkapnya. 

Namun Ghitka menambahkan, diperlukan upaya yang lebih dari pemerintah Aceh untuk membantu proses pemulihan kepada warga terdampak banjir dan longsor. Menurutnya, upaya ini perlu karena masih banyaknya masyarakat yang tinggal di tenda dan di lokasi-lokasi terdampak banjir dan longsor. "Pemerintah provinsi mendorong pembangunan hunian sementara. Ada target sekitar 15 ribu unit hunian yang akan dibangun pemerintah. Namun saat ini baru ada 4 ribu unit hunian sementara atau huntara yang dibangun."

Bencana banjir Aceh merenggut hak hidup layak. Foto: Kanal Perspektif

"Karena bisa dibayangkan mereka tinggal di tenda selama 3 bulan tentu saja sangat berpengaruh dengan ketahanan mereka dan kualitas hidup mereka. Kalau dari kami sebagai lembaga swadaya, diharapkan pembangunan ini bisa disegerakan terutama untuk fasilitas mereka dan sanitasi yang juga berpengaruh pada kesehatan," ungkap Ghitka. 

Ghitka menyayangkan tidak adanya upaya konkret yang dilakukan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulihan dampak bencana banjir di Aceh. Pemerintah Indonesia, baginya, terlalu percaya diri dengan kemampuan negara yang sudah cukup untuk membantu proses evakuasi bencana di Sumatera. "Seringkali pemerintah membandingkan bencana banjir Aceh dengan tsunami Aceh 2004. Beruntung korban tidak sebanyak pada tsunami 2004 lalu, namun infrastruktur dan bangunan warga yang terdampak bencana banjir Aceh ini jauh lebih banyak sehingga pada dasarnya membutuhkan banyak bantuan," tuturnya.

Ghitka menceritakan pemerintah pusat yang saat itu dipimpin SBY membuka ruang dana bantuan dari luar untuk pemulihan jangka panjang dan untuk membantu membangun kembali fasilitas umum seperti sekolah, masjid, pasar. Saat ini Aceh pada 3 bulan pasca bencana sangat membutuhkan hal semacam itu untuk melalui fase pemulihan. "Saya sangat menyayangkan jika sampai hari ini pemerintah pusat belum membuka pintu untuk menerima bantuan. Karena masyarakat Aceh butuh kembali ke aktivitas sebelumnya. Jika pemerintah tak mampu membantu warga terdampak di Aceh, apa salahnya negara menerima bantuan dari luar."

Faisal Yusri, relawan bencana di Bireun, Aceh pun menyetujui pandangan itu. Dirinya mempertanyakan mengapa pemerintah pusat terkesan enggan menerima bantuan dari pihak luar Indonesia. Padahal, pemerintah Aceh selalu menerima segala bentuk bantuan yang datang ke sana. 

"Aceh selalu menerima bantuan dari luar. Malah kami selalu menunggu. Pemerintah Aceh pun selalu menerima tidak ada yang menolak. Namun yang menolak bantuan justru dari pemerintah pusat yang enggan menerima bantuan dari luar. Jadi bantuan dari luar sedikit bahkan banyak bantuan dari luar masuk dilakukan secara sembunyi," ungkapnya. 

Sikap Pemerintah Indonesia terlalu nir-empati

Menurut Pemerhati Kebijakan Publik, Pascal Toloh, sikap pemerintah yang menunjukkan keengganannya menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi terdampak banjir seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah wujud nyata ketidakpedulian dan kehadiran negara membantu kemanusiaan. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak serius mengatasi persoalan banjir Sumatera dengan cepat. 

"Karena banjir ini sebetulnya persoalan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab nasional. Jika pemerintah tidak mau menerima, maka kemanusiaan hanyalah subyek yang semu. Ini juga tentu saja sekaligus menunjukkan pemerintah yang tak transparan karena takut ketahuan bobroknya tata kelola Indonesia dalam mengatasi persoalan lingkungan," ungkap Pascal.

Laporan Kanal Perspektif pada awal Desember 2025 juga menyoroti tidak seriusnya pemerintah dalam perannya menjaga kelestarian fungsi hutan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam pidatonya saat Geopolitical Forum IX 2025 di Jakarta, (24/06/2025) menunjukkan pernyataan yang keliru. Bahlil merendahkan martabat lingkungan di mata dunia. Menurutnya, sudah sewajarnya bila Indonesia mencontoh negara-negara lain pada saat era dahulu yang mengambil Sumber Daya Alam (SDA) mereka dengan membabat hutan dan tambang. Bahkan, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto pun turut menyatakan hal yang sama. Menurut pidato resmi Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Musrenbangnas di Kantor Bappenas, Jakarta, Desember 2024 lalu, Indonesia juga harus menambah untuk menanam kelapa sawit. Katanya, Indonesia tidak perlu takut akan deforestation. 

Menurut Pascal, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi persoalan lingkungan di Indonesia belum tepat. Sejauh ini, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia masih nyaman dengan industri-industri ekstraktif. 

"Misalnya penunjukan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memberikan karpet merah bagi oligarki yang dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan HAM. Belum lagi hasil riset independen yang juga menunjukkan kebijakan ekstraktif ini tidak mampu menimbulkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat di lingkungan itu, misalnya masyarakat di Papua, Maluku, dan Sulawesi yang mereka tinggal di lingkaran itu dan justru kemiskinan mereka meningkat."

Pascal menambahkan bahwa hal itu merupakan paradoks dari dalil industri seperti nikel dan pertambangan untuk meningkatkan ekonomi. Padahal, nyatanya kebijakan itu tak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi warga kecil. Tren kebijakan lingkungan hidup Indonesia juga masih ramah pada praktik-praktik pembungkaman partisipasi publik melalui mekanisme hukum. Banyak aktivis lingkungan dan HAM yang dikriminalisasi akibat sikap aktivis terhadap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. 

Berdasarkan data dan fakta pembanding kondisi tutupan hutan Aceh 2025 dan verifikasi lapangan berbasis komunitas, terdapat tiga kabupaten dengan kehilangan tutupan hutan tertinggi sepanjang 2025, baik akibat faktor alami maupun antropogenik. Ketiganya secara kumulatif menyumbang porsi signifikan dari total kehilangan tutupan hutan Aceh. Di sisi lain pada tahun 2025 kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, kembali mengalami peningkatan kehilangan tutupan hutan sebesar 7,5% dibandingkan 425 hektar yang terjadi pada Tahun 2024.

Menurut Pascal, pemerintah Indonesia harus mampu menanggulangi dan mengevaluasi persoalan lingkungan di Indonesia. Ia berpendapat, ada tiga jalan keluarnya. Pertama mencabut semua izin industri ekstraktif di Indonesia dan menghukum serta memberantas oligarki bisnis yang memanfaatkan industri ekstraktif ini. Kedua, memberikan hak pemulihan bagi masyarakat adat dan lokal yang mengalami dampak dari industri ini dan melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup. Ketiga, kebijakan lingkungan hidup harus bisa berorientasi pada HAM khususnya atas hak atas hidup baik dan sehat.