Budaya 'Asal Bapak Senang' dan Ucapan 'Saya Dapat Laporan' Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menyampaikan pidato. Sumber: KOMPAS.com

Dalam berbagai kesempatan resmi maupun pengarahan publik, ucapan "Saya dapat laporan" kerap menjadi pembuka pernyataan pimpinan negara saat menjelaskan kondisi bangsa. Frasa ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang bersandar pada alur informasi berjenjang dari jajaran birokrasi di bawahnya. Namun, dibalik ketergantungan pada laporan resmi tersebut, ada ancaman laten yang membayangi tata kelola pemerintahan kita tentang berseminya kembali budaya Asal Bapak Senang (ABS).

Ketika mekanisme pelaporan birokrasi terjebak dalam budaya ABS, laporan yang sampai ke meja presiden tidak lagi mencerminkan kenyataan yang utuh, melainkan fakta yang sudah dipoles agar menyenangkan pimpinan.

Di Balik Budaya 'Asal Bapak Senang'

Budaya ABS adalah penyakit kronis dalam sistem birokrasi yang berstruktur patronal. Dalam kultur ini, para pejabat di tingkat bawah sering kali mengidap good news bias muncul rasa takut dicopot, dinilai gagal, atau membuat pimpinan tidak berkenan jika harus membawa kabar buruk atau realitas krisis.

Akibatnya, terjadi proses penyaringan (filtering) informasi secara masif. Laporan yang disajikan hanya memuat keberhasilan, pencapaian angka-angka statistik yang manis, dan klaim bahwa situasi berada dalam kondisi aman terkendali. Gelembung kekuasaan (power bubble) ini menciptakan ilusi stabilitas seolah-olah seluruh kebijakan dan program pemerintah telah berjalan sempurna di lapangan.

Kesenjangan Antara Laporan dan Realita 

Ketergantungan penuh pada laporan internal yang bernuansa ABS berisiko memperlebar jurang ketimpangan informasi (asymmetric information) antara pimpinan negara dan realitas hidup rakyat. Ketika laporan di atas kertas menyatakan bahwa harga kebutuhan pokok stabil, daya beli terjaga, atau penanganan krisis lingkungan berjalan efektif, warga di tingkat akar rumput sering kali menghadapi kenyataan yang bertolak belakang.

Di lapangan, masyarakat harus bergulat dengan lonjakan biaya hidup harian, mahalnya harga pangan, sulitnya lapangan kerja, hingga dampak langsung bencana ekologis yang lambat ditangani. Ketidaksesuaian antara klaim "saya dapat laporan" dengan apa yang dirasakan langsung oleh warga inilah yang perlahan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah.

Menyelamatkan Tata Kelola Pemerintahan Lewat Kejujuran Data

Kepemimpinan yang efektif dan solutif tidak dibangun di atas fondasi laporan manis yang menutupi masalah, melainkan di atas keberanian untuk menghadapi data dan kenyataan yang pahit. Untuk mencegah salah arah dalam pembuatan kebijakan publik, pemerintah wajib meruntuhkan benteng-benteng budaya ABS.

Pimpinan negara perlu membuka dan memperkuat saluran informasi independen termasuk mendengarkan laporan dari lembaga masyarakat sipil, media massa yang kritis, serta pengaduan langsung warga. Pejabat maupun publik yang berani menyampaikan kebenaran (truth-tellers) dan menyajikan data apa adanya harus diapresiasi, bukan dimusuhi.

Sebab pada akhirnya, tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa rapi dan indahnya laporan di meja presiden, melainkan oleh seberapa nyata keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman yang dirasakan oleh seluruh rakyat di akar rumput.