Lumpur Lapindo masih menyemburkan lumpur panas. Sumber foto: Arif Hidayat
Sudah 17 tahun berlalu. Lumpur Lapindo masih terus menyemburkan lumpur panas yang menyebabkan banyak warga sekitar terdampak. Mereka kehilangan tempat tinggalnya. Tak sedikit pula yang harus merenggut nyawa karenanya. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang menarik. Lapindo nampaknya turut menyeret aktor politik ternama menjadi tersangka.
Tercatat, dalam penelitian Tapsell (2012), ia menyebut bahwa PT Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan dari Bakrie Group. Apa artinya? Tentu, Aburizal Bakrie selaku pemimpin perusahaan itu punya andil besar dalam kasus Lapindo ini. Namun ia denial. la menyebut bahwa semburan lumpur itu terjadi karena gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelum lumpur di Sidoarjo itu meluap. Atas peristiwa itu, media tentu memframing isu dengan berbagai macam bentuk. Tetapi, mayoritas memang menyebut Lumpur Lapindo itu disebabkan karena kesalahan dari PT Lapindo Brantas yang tak mau diperingati soal bahaya pengeboran di kawasan itu.
Melihat citranya yang saat itu sedang naik daun, Aburizal Barkie tak tinggal diam. la lantas membeli Surabaya Post yang saat itu dilanda krisis keuangan pada 2008. Koran harian sore itu tak ayal disi oleh pimpinan PT Lapindo Brantas yang menjadi gatekeepers media itu. Bakrie seakan tak ingin citranya terus dirundung. la harus membuat media yang memframing positif isu itu berbalik mendukungnya.
Disinilah kemudian masalah lain muncul. Jurnalis Surabaya Post tak dapat berbuat banyak. Mereka menjadi jurnalis partisan yang hanya dapat tunduk pada kepentingan politik media mereka. Mereka tak bisa bebas bersuara. Ini karena ada hambatan kepentingan itu. Kalau sudah begini, jurnalis tidak dapat disalahkan. Pada teoritisnya, mereka tentu akan bekerja berdasarkan kebijakan media masing-masing. Yang harus disalahkan justru kepentingan politik itu yang menyebabkan barrier kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat. Jadi pada hakekatnya dan idealnya, pemilik media memang harus dari orang yang independen.
Tentu aspek normatif ini sulit dilaksanakan. Tetapi itulah yang harus dilakukan. Ini berlaku apabila kita menginginkan informasi yang transparan.
0 Comments