Eskalasi Konflik Palestina dan Urgensi Kepemimpinan Global Umat

Gumpalan asap membumbung di atas gedung-gedung di Kota Gaza pada 7 Oktober 2023. Foto: AFP/MAHMUD HAMS

Eskalasi konflik di Palestina kembali mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Tindakan provokatif yang berulang, seperti penerobosan Kompleks Masjid Al-Aqsa serta wacana pembangunan tempat ibadah baru di area tersebut, mempertegas pengabaian terhadap status quo kawasan suci. 

Namun, di balik aksi-aksi tersebut, wacana yang jauh lebih krusial adalah rencana pemindahan paksa populasi Gaza. Secara terbuka, Ben Gvir mengemukakan wacana memindahkan 1,86 juta warga Palestina keluar dari Gaza dalam rentang waktu tujuh tahun di bawah narasi manipulatif "migrasi sukarela". Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Pertahanan Israel, Katz, yang mengonfirmasi keberadaan rencana pemindahan penduduk tersebut sembari menunggu sinyal hijau dari Amerika Serikat. 

Rangkaian aksi provokatif oleh Israel menandakan bahwa ambisi eksistensial Zionis tidak pernah runtuh. Penerobosan ulang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, ke Kompleks Masjid Al-Aqsa yang disertai seruan pemicu konflik untuk membangun kuil Yahudi di sana bukan sekadar aksi simbolis. Langkah ini berkelindan erat dengan agenda sistematis yang jauh lebih massif yaitu pengosongan wilayah.

Paradoks Sistem Global dan Ketergantungan Kolonial

Ketidakmampuan dunia internasional membendung kejahatan yang berulang ini menyingkap kelemahan mendasar sistem geopolitik global hari ini. Pertama, sekat-sekat negara bangsa (nation state) yang membagi kekuatan dunia Islam telah melumpuhkan respons kolektif yang semestinya nyata dan tegas. Absennya otoritas politik pemersatu membuat daya tawar jutaan umat terpecah menjadi diplomasi simbolis tanpa taring militer.

Kedua, hukum internasional modern yang dibidani kekuatan imperialis Barat kerap kali terbukti tumpul. Penggunaan frasa eufemistik seperti "migrasi sukarela" pada hakikatnya adalah normalisasi atas kejahatan pembersihan etnis (ethnic cleansing).

Ketiga, fakta bahwa kepastian kebijakan Israel sangat bergantung pada persetujuan Amerika menegaskan satu hal, entitas Zionis bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan proyek kolonial yang dipelihara oleh sponsor kekuatan global.

Meninjau Ulang Solusi Mendasar

Mencermati kompleksitas dan akar sejarah ketegangan di kawasan, pendekatan konvensional berupa resolusi PBB maupun meja perundingan tampak berulang kali membentur dinding tebal. Solusi atas persoalan Palestina memerlukan transformasi mendasar pada struktur politik dan militer.

Di sinilah wacana mengenai pentingnya kehadiran kepemimpinan politik Islam menemukan relevansinya. Secara konseptual dan historis, kepemimpinan universal ini berfungsi sebagai junnah (perisai) yang memiliki legalitas dan kapasitas untuk melindungi jiwa, kehormatan, serta kedaulatan wilayah kaum Muslimin.

Membebaskan tanah yang terinvasi pada dasarnya membutuhkan instrumen resmi negara. Metode pembebasan (thariqah) yang sahih menuntut pengerahan angkatan bersenjata resmi di bawah komando otoritas politik yang independen, bukan sekadar menggantungkan harapan pada pasukan penjaga perdamaian yang terikat kepentingan geopolitik tertentu.

Kemandirian Geopolitik dan Ekonomi

Kunci utama perubahan peta kekuatan kawasan terletak pada pemutusan total ketergantungan politik dan ekonomi dari negara-negara penyokong utama Zionis. Dunia Islam pada dasarnya menguasai simpul-simpul strategis dunia, mulai dari jalur pelayaran internasional hingga kepemilikan sumber daya alam vital seperti minyak dan gas bumi.

Ketika kepemimpinan politik yang bersatu mampu mengonsolidasikan seluruh kepemilikan umum ini menjadi kekuatan ekonomi-militer mandiri, daya tawar diplomasi tidak lagi berada di bawah bayang-bayang embargo atau tekanan ekonomi luar.

Krisis yang menimpa Gaza dan Al-Aqsa hari ini memberikan pelajaran berharga bahwa penderitaan panjang warga Palestina tidak akan selesai hanya dengan simpati pasif. Umat Islam dan para pemikirnya dituntut untuk mengambil bagian secara aktif dalam perjuangan menyadarkan publik, melakukan perubahan metode secara fundamental, dan mengembalikan kehidupan Islam yang berdaulat sebagaimana rekam jejak sejarahnya.

Tanpa adanya perisai yang nyata, ambisi pengusiran warga Gaza hanya akan menjadi awal dari babak kelam berikutnya.

Oleh: Miftahul Khair