Catatan Kritis Janji Politik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Aktivitas Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk protes Selasa (20/10/2026). Sumber: Greenpeace Indonesia

Genap dua tahun sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin jalannya roda pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Momentum dua tahun kepemimpinan nasional ini menjadi cermin krusial bagi publik untuk menguji sejauh mana janji politik berslogan "keberlanjutan dan akselerasi" benar-benar mewujud menjadi kesejahteraan nyata, atau justru terjebak dalam romantisme konsolidasi kekuasaan semata.

Program Unggulan dan Beban Anggaran Negara jadi Ujian

Sejak awal menjabat, pasangan Prabowo-Gibran mengusung sejumlah program skala besar dengan daya pikat tinggi, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, hingga perluasan infrastruktur strategis. Kendati demikian, pelaksanaan program-program raksasa ini terus berhadapan dengan ujian efisiensi, ketepatan sasaran, serta koordinasi antar lembaga birokrasi di lapangan.

Tantangan utama yang membayangi bukan sekadar niat baik di balik kebijakan tersebut, melainkan daya tahan APBN dalam menopang belanja negara yang membengkak. Publik mencermati bahwa tanpa pengelolaan anggaran yang disiplin dan transparan, program prioritas berisiko memicu pemangkasan pada sektor-sektor vital lain, seperti alokasi anggaran pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan publik.

Tekanan Ekonomi Masyarakat dan Kecemasan Generasi Muda

Di luar narasi keberhasilan makroekonomi yang kerap disuarakan pemerintah, realitas di tingkat tapak menunjukkan tekanan yang tidak ringan. Fenomena penurunan daya beli kelas menengah, ancaman pemutus hubungan kerja (PHK), hingga tingginya angka pengangguran terdidik masih menjadi beban harian masyarakat.

Bagi generasi muda khususnya Gen Z dan lulusan anyar perguruan tinggi, dua tahun terakhir diwarnai oleh ketatnya kompetisi pasar kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja berkualitas. Janji penciptaan lapangan kerja masa depan menuntut pembuktian konkret, bukan sekadar imbauan berwirausaha di tengah mahalnya biaya hidup dan biaya pendidikan.

Kebebasan Sipil dan Akuntabilitas Tata Kelola

Catatan yang tak kalah penting dalam dua tahun perjalanan pemerintahan ini adalah dinamika kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Keberanian warga, mahasiswa, hingga jurnalis dalam menyampaikan kritik sosial kerap berhadapan dengan respons dingin birokrasi atau potensi kriminalisasi.

Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari lancarnya agenda politik prosedural, melainkan dari sejauh mana negara memberi ruang aman bagi suara kritis masyarakat. Keterbukaan informasi publik, transparansi penetapan kebijakan, serta ketegasan menindak korupsi harus tetap menjadi fondasi utama penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Menagih Keberanian Reformasi di Sisa Masa Jabatan

Memasuki tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk bergerak melampaui seremoni politik. Evaluasi kritis atas dua tahun kinerja ini harus dijadikan bahan koreksi mendasar: mendengarkan aspirasi publik, memperbaiki efisiensi anggaran, dan menjamin bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Publik tidak memburu retorika manis, melainkan perubahan kualitas hidup yang adil dan merata dari Sabang sampai Merauke.