Saatnya Memihak Pada Yang Lemah Bersama Jurnalisme Advokasi

Jurnalisme advokasi. Ilustrasi: Fatwa Jaka S

Dalam jurnalisme, kita mengenal bahwa sudut pandang berita harus berpihak pada publik. Namun sayangnya, persoalan sudut pandang ini seringkali diabaikan oleh jurnalis. Sebagai contoh, isu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang begitu kontroversial nyatanya tidak berpihak pada masyarakat adat dan lokal setempat. 

Mayoritas pemberitaan hanya berfokus pada opini-opini elit yang pro terhadap pembangunan IKN. Sementara, bagi mereka yang merasakan secara langsung dampak pembangunan IKN tidak mendapatkan suaranya di media.

Hal ini dapat dimisalkan dengan pembangunan intake Sungai Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, lokasi di mana IKN akan dibangun, yang akan memasok air ke daerah IKN Nusantara. Pembangunan intake ini nyatanya membahwa dampak negatif tersendiri bagi masyarakat setempat, lantaran dengan adanya pembangunan tersebut menyebabkan keruhnya air warga, hilangnya air sungai di belakang rumah mereka hingga tanaman-tanaman juga ditebang. 

Tentu mereka tidak memiliki kuasa yang kuat akan hal ini. Relasi media dan elit pada saat yang sama juga semakin memperkeruh keadaan. 

Namun, harapan mereka sedikit tercerahkan dengan adanya jurnalisme advokasi.

Dalam pandangan Waisbord (2009), advokasi memiliki arti pembelaan. Jurnalisme advokasi berarti kegiatan jurnalistik yang berdasar pada pembelaan untuk mendukung pihak-pihak yang termarjinalkan di media. Jurnalisme advokasi ini membela mereka yang tidak memiliki suara. 

Disaat media-media berfokus meliput isu IKN dengan mendukung mega proyek ambisius Jokowi-Amin ini, jurnalis yang menganut prinsip advokasi justru menandingi wacana ini dengan membela dan mendukung perjuangan pihak-pihak yang lemah. Dengan begitu, isu-isu dan suara masyarakat yang tidak memiliki kuasa akan mendapat tempat di media.

Sehingga pada saat yang bersamaan, mereka yang lemah akan terangkat suaranya.

Meskipun hanya sedikit, setidaknya suara mereka didengar dan menimbulkan harapan.