Karpet Merah untuk Kerabat Partai Politik

Infografik: Kompas.id/Andri

Pemilu serentak akan diadakan sebentar lagi. Fenomena ini sebetulnya hal yang wajar. Namun, ajang pemilihan ini kerapkali diwarnai dinamika partai politik yang mencalonkan kerabatnya untuk menjabat di eksekutif maupun legislatif sebagai bakal caleg. Strategi yang dinilai sebagai jalan pintas parpol dalam meraup suara.

Pemimpin partai politik mendaftarakan kerabatnya. Ini bisa disebut juga sebagai politik kekerabatan. 

Ini adalah strategi jalan pintas atau karpet merah untuk mendulang suara bagi para kerabat petinggi partai. 

Hal ini mengingat nama-nama besar pimpinan parpol itu sungguh tenar dan mentereng dalam perpolitikan Indonesia.

Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam bursa pemilihan bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

PDI Perjuangan (PDI-P), misalnya, mendaftarkan Pinkan Hapsari, anak Ketua DPR, Puan Maharani. Partai Gerindra juga mendaftarkan Titiek Soeharto yang merupakan mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra. Demikian juga dari Partai Golkar, tercatat nama Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Adapun PAN juga mendaftarkan Futri Zulya Savitri yang juga merupakan anak Ketua Umum PAN, Zulfikli Hasan, serta Tabe Arduab Rachman, istri Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto.

Para pengamat menilai, perekrutan tokoh kekerabatan ini merupakan salah satu langkah efektif untuk mendongkrak perolehan suara partai. 

Bagaimana tidak, mereka disediakan bak karpet merah oleh pimpinan partai itu. 

Dengan begitu, mereka tentu memiliki dana finansial yang besar serta memiliki ikatan langsung dengan tokoh politik ternama Indonesia. 

Tentu, merupakan privilege tersendiri bagi mereka itu untuk dapat mendapatkan karpet merahnya.

Dengan ini pula kans mereka untuk diterima sebagai anggota legislatif itu bisa berjalan dengan mulus.

Tertutupnya porsi suara kader lain

Di sisi lain, adanya politik kekerabatan ini juga nyatanya menunjukkan bahwa sistem pengaderan partai belum mampu memberikan kesempatan yang sama kepada para kader lain untuk mengembangkan karier. Keberadaan mereka bisa digantikan dengan mudah oleh politisi baru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi partai. 

Dengan demikian, porsi suara kader lain ini tidak mendapatkan porsinya yang sama dengan kerabat para petinggi partai.