Pilkada Jakarta 2024: Saatnya Berhenti dari Retorika Kosong.
![]() |
| Sumber : NU Online Jakarta |
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah momen penting di mana masyarakat memilih pemimpin daerah yang akan mengatur dan memimpin kehidupan mereka selama lima tahun ke depan. Ini adalah bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang memberi kesempatan kepada warga untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin daerah mereka.
Jakarta, sebagai ibu kota negara, selalu menarik perhatian karena selain menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta juga memiliki tantangan besar yang membutuhkan pemimpin dengan visi dan kemampuan yang luar biasa.
Namun, Pilkada Jakarta 2024 kali ini diwarnai dengan beberapa kontroversi dari para calon kepala daerah. Salah satunya adalah pernyataan Suswono, calon Wakil Gubernur nomor urut 1, yang mengaitkan pernikahan janda kaya dengan pemuda pengangguran saat membahas program kartu janda. Pernyataan ini menuai kritik keras karena dianggap seksis dan memperkuat pandangan patriarkal yang merendahkan perempuan. Tak hanya itu, Dharma Pongrekun, calon Gubernur nomor urut 2, juga mengundang perhatian publik karena mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, serta memberikan sindiran tentang kecerdasan buatan yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Rano Karno, calon Wakil Gubernur nomor urut 3, juga sempat mendapatkan sorotan karena pernyataannya yang terkesan hanya melayani masyarakat yang memilih dirinya.
Kontroversi semacam ini jelas menciptakan ketegangan yang tak perlu dalam Pilkada Jakarta. Sebagai calon pemimpin, seharusnya mereka lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mencerminkan visi dan misi yang membangun. Perkataan seperti yang disampaikan Suswono tentang pernikahan janda kaya, misalnya, sangat merendahkan perempuan dan hanya mengulang stereotip yang sudah lama ada dalam masyarakat. Sebagai calon pemimpin yang akan mengatur kebijakan di Jakarta, seharusnya fokus mereka adalah mencari solusi nyata untuk masalah sosial, bukan mengobral kelakar yang justru merugikan banyak pihak, terutama perempuan.


