Damai Yang Diperagakan

Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian. Foto: Thejakartapost.com

Di tengah konflik global yang kian brutal dan tak kunjung usai, pernyataan sejumlah menteri untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian terdengar seperti kabar baik. Namun, kabar baik itu cepat kehilangan daya getarnya ketika publik menyadari bahwa perdamaian hari ini lebih sering diperagakan ketimbang diperjuangkan.

Dewan Perdamaian kerap dipromosikan sebagai simbol moral internasional. Bergabung di dalamnya seolah menjadi penanda bahwa suatu negara berdiri di pihak dialog dan kemanusiaan. Sayangnya, simbol ini terlalu sering dipakai sebagai kosmetik politik. Perdamaian direduksi menjadi pernyataan resmi, sementara praktik kebijakan di lapangan justru berjalan ke arah sebaliknya.

Tidak sedikit negara anggota dewan serupa yang di satu sisi menggaungkan resolusi damai, namun di sisi lain tetap memasok senjata, melindungi agresor melalui veto politik, atau mengambil keuntungan ekonomi dari konflik yang berlangsung. Dalam konteks ini, keanggotaan Dewan Perdamaian tidak lebih dari alat legitimasi tameng moral untuk menutupi ketidakberanian mengambil sikap tegas.

Keputusan para menteri tersebut juga mengandung persoalan serius: absennya kejelasan posisi. Perdamaian tidak pernah netral. Ia selalu menuntut keberpihakan pada korban, pada keadilan, dan pada kebenaran. Ketika sebuah negara memilih bersembunyi di balik bahasa diplomasi yang aman, sesungguhnya ia sedang memilih untuk tidak memilih.

Lebih berbahaya lagi, praktik semacam ini menormalisasi standar ganda dalam politik global. Pelanggaran kemanusiaan dikutuk selektif, penderitaan korban dinilai berdasarkan aliansi, dan perdamaian diperlakukan sebagai alat tawar-menawar. Dewan Perdamaian pun berisiko berubah menjadi panggung elite yang sibuk berbicara damai, tetapi enggan menanggung konsekuensinya.

Jika perdamaian hanya berhenti pada pengumuman dan keanggotaan, maka ia tak lebih dari pertunjukan politik yang sunyi dari empati. Dunia tidak kekurangan dewan, resolusi, atau pernyataan bersama. Yang langka justru keberanian untuk konsisten dan berpihak. Tanpa itu, Dewan Perdamaian hanya akan mencatat kehadiran para menteri, bukan jejak keberpihakan mereka pada kemanusiaan.