Ketika Ilmu, Politik, dan Kepercayaan Bertemu

Vaksin TBC yang dikembangkan yayasan filantropi Bill Gates. Foto: Childreshealthdefense

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan kepada publik bahwa Indonesia menjadi salah satu dari lima negara di dunia yang dipilih untuk menjalani uji klinik fase tiga vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan dengan dukungan penuh dari yayasan filantropi milik Bill Gates. Pernyataan ini langsung menyedot perhatian, bukan hanya karena urgensi penanggulangan TBC di tanah air, tetapi juga karena angka fantastis yang menyertainya: dana hibah sebesar Rp 2,5 triliun dari Gates Foundation mengalir ke Indonesia sebagai bagian dari inisiatif tersebut.

Jika melihat ke belakang, uji klinik itu sejatinya telah dimulai sejak September 2024, beberapa bulan sebelum pengumuman resmi disampaikan ke publik. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa keterlibatan Indonesia dalam proyek global sebesar ini baru diumumkan belakangan? Apakah ada pertimbangan politik, kehati-hatian dalam komunikasi publik, ataukah semata-mata urusan teknis birokrasi?

Indonesia selama ini memang dikenal sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Data WHO menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua setelah India dalam jumlah kasus aktif TBC. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang terdiagnosis TBC, dan banyak di antaranya tidak mendapatkan pengobatan tuntas. Kegagalan sistemik dalam deteksi dini, ketimpangan layanan kesehatan, serta stigma sosial membuat penyakit ini tetap menjadi momok, meski telah dikenali sejak abad ke-19.

Dengan latar belakang itu, tak heran bila Indonesia menjadi medan yang “ideal” untuk uji klinik skala besar, terutama fase ketiga, yang merupakan tahap akhir sebelum vaksin mendapatkan izin edar massal. Fase ini penting karena menguji keamanan dan efektivitas vaksin dalam populasi besar yang beragam. Empat negara lain yang terlibat dalam uji klinik ini adalah India, Afrika Selatan, Kenya, dan Brasil; semuanya  negara dengan beban TBC tinggi, serta memiliki infrastruktur riset kesehatan yang cukup mumpuni untuk menjalankan studi ilmiah berskala besar. 

Di tengah semangat ilmiah dan potensi manfaat kesehatan publik yang besar, muncul pula riak-riak kecurigaan dan skeptisisme. Di berbagai kanal media sosial dan forum diskusi, sebagian masyarakat mempertanyakan motif di balik keterlibatan Indonesia. Apakah benar ini semata demi sains dan kemanusiaan? Ataukah ada motif ekonomi dan politik yang tersembunyi di balik layar?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin nyaring ketika menyentuh nama Bill Gates. 

Meskipun dikenal luas sebagai filantropis yang telah mendonasikan miliaran dolar untuk riset kesehatan global melalui Gates Foundation, Gates juga kerap menjadi sasaran teori konspirasi, terutama terkait vaksin. Sejak pandemi COVID-19, banyak narasi liar berkembang mengenai peran Gates dalam urusan vaksinasi global, mulai dari tudingan tak berdasar soal chip pengontrol, hingga tuduhan penggunaan negara berkembang sebagai kelinci percobaan.

Di satu sisi, sikap skeptis masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Transparansi menjadi kata kunci dalam setiap upaya ilmiah yang melibatkan manusia sebagai subjek uji klinik. Masyarakat berhak tahu metode penelitian, siapa yang bertanggung jawab, lembaga mana yang mengawasi, serta bagaimana hak-hak subjek uji klinik dilindungi. Apalagi, vaksin ini bukan sekadar pengobatan biasa, melainkan alat intervensi kesehatan massal yang kelak dapat diwajibkan.

Di sisi lain, ada bahaya laten ketika skeptisisme berubah menjadi penolakan terhadap sains. Vaksin tetap merupakan salah satu pencapaian paling monumental dalam sejarah kedokteran modern. Keberhasilan pemberantasan cacar, polio, hingga penurunan angka kematian akibat campak dan difteri tidak lepas dari peran vaksinasi. Jika Indonesia ingin keluar dari jeratan TBC yang membunuh lebih dari 100 ribu warganya setiap tahun, maka uji klinik dan riset vaksin adalah langkah yang tidak bisa dihindari.

Menteri Kesehatan dan para peneliti yang terlibat tentu menghadapi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus memastikan uji klinik dilakukan dengan standar etika tertinggi dan pengawasan ketat. Di sisi lain, mereka juga harus bisa berkomunikasi secara terbuka dan membangun kepercayaan publik. Komunikasi yang tertunda, seperti dalam kasus pengumuman uji klinik ini, justru dapat membuka ruang spekulasi yang tidak perlu.

Penting juga untuk menyoroti bahwa dana Rp 2,5 triliun yang dikucurkan oleh Gates Foundation tidak semata-mata digunakan untuk riset vaksin, melainkan juga untuk penguatan sistem kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta pembangunan infrastruktur laboratorium dan pusat data epidemiologis. Ini adalah investasi jangka panjang yang dapat memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Tapi sekali lagi, transparansi dalam penggunaan dana menjadi syarat mutlak. 

Di negara yang masih bergulat dengan korupsi, akuntabilitas dana hibah global adalah hal yang tidak bisa ditawar. Seiring uji klinik ini berjalan dan diperkirakan akan rampung pada 2028, Indonesia akan menjadi saksi sekaligus pemain penting dalam sejarah pengembangan vaksin TBC global. Jika berhasil, vaksin ini dapat menyelamatkan jutaan nyawa, menghemat triliunan rupiah biaya pengobatan, dan mendorong kepercayaan dunia terhadap kapasitas sains Indonesia. Jika gagal, maka kekecewaan dan sinisme akan sulit ditebus. 

Momen ini, bagaimanapun, adalah peluang langka. Kita harus jujur, terbuka, dan kritis, tapi juga tidak boleh terjebak dalam ketakutan yang tak berdasar. Tugas negara adalah memberi jaminan perlindungan kepada rakyatnya. Tugas masyarakat adalah mengawal dengan logika sehat dan sikap adil. Dan tugas para ilmuwan adalah terus mengupayakan solusi bagi masalah kesehatan yang nyata. Di persimpangan antara ilmu, politik, dan kepercayaan, masa depan vaksin TBC kini tengah diuji, bukan hanya di laboratorium, tapi juga di hati nurani kita semua.