Jalanan Menjadi Parlemen Terakhir

Foto oleh: Ivan Rahman

Ada pertanyaan yang jarang diajukan setiap kali mahasiswa turun ke jalan. 

Mengapa mereka memilih panas aspal dibanding dinginnya ruang diskusi?

Penting untuk dipertanyakan karena demonstrasi bukanlah pilihan yang murah. Ia menghabiskan tenaga, waktu, biaya, bahkan dalam beberapa kasus berisiko menghadapkan peserta aksi pada kekerasan dan kriminalisasi. Jika masih ada saluran lain yang efektif, rasanya tidak ada alasan bagi ribuan mahasiswa untuk meninggalkan ruang kelas dan berbaris di depan gedung-gedung pemerintahan.

Karena itu, gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini seharusnya tidak dibaca semata sebagai peristiwa keramaian jalanan. Ia adalah gejala politik yang menunjukkan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika jarak itu semakin lebar, jalanan perlahan berubah fungsi menjadi ruang aspirasi.

Dalam teori demokrasi modern, parlemen dibentuk untuk menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Melalui mekanisme representasi, suara masyarakat seharusnya dapat disalurkan, diperdebatkan, lalu diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Namun persoalan muncul ketika masyarakat mulai merasa bahwa jembatan itu tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.

Di tengah konfigurasi politik saat ini, hampir seluruh kekuatan besar berada dalam barisan koalisi pemerintah. Kondisi tersebut memang menciptakan stabilitas politik, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara kritis. Dengan ruang oposisi menyempit, kemampuan parlemen untuk menjadi penyeimbang kekuasaan ikut dipertanyakan.

Foto oleh: Ivan Rahman

Akibatnya, masyarakat mencari kanal lain untuk menyampaikan keberatan, dan kanal itu adalah jalanan. Mahasiswa tau dan paham akan hal tersebut. Mereka sadar bahwa keputusan-keputusan penting terkait kenaikan harga kebutuhan hidup, pengelolaan anggaran negara, nilai tukar rupiah, hingga program-program strategis pemerintah pada akhirnya akan berdampak langsung kepada rakyat. Segala bentuk kritik terhadap kebijakan tidak mendapatkan respons yang memadai melalui jalur formal, demonstrasi menjadi instrumen politik yang dianggap masih tersedia.

Menarik jika melihat tuntutan demonstran tidak hanya berfokus pada satu isu. Mereka mempersoalkan kenaikan harga BBM non-subsidi, inflasi yang menekan daya beli, melemahnya rupiah, efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Sekilas isu-isu tersebut tampak terpisah, tetapi sebenarnya memiliki benang merah yang sama. Apa yang sebenarnya menjadi prioritas negara?

Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, muncul pertanyaan apakah anggaran negara telah dialokasikan pada sektor yang paling mendesak. Pertanyaan itu sah dalam demokrasi. Sebab setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya berasal dari rakyat dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat pula.

Sayangnya, sebagian respons yang muncul justru cenderung mereduksi demonstrasi sebagai tindakan politis, gerakan yang ditunggangi pihak tertentu, atau sekadar ekspresi ketidakpuasan kelompok tertentu. Narasi semacam itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan.

Dalam politik demokratis, yang perlu dijawab bukan siapa yang berteriak, melainkan apa yang diteriakkan.

Jika mahasiswa mengkritik kondisi ekonomi, pemerintah perlu menjelaskan kondisi ekonomi. Jika mahasiswa mempertanyakan efektivitas program, pemerintah perlu menunjukkan data efektivitas program tersebut. Jika mahasiswa menganggap ada pemborosan anggaran, maka jawaban terbaik adalah transparansi, bukan stigmatisasi.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu muncul ketika terdapat kesenjangan antara suara rakyat dan respons kekuasaan. Dari tahun 1966, 1974, 1998, hingga berbagai aksi pada era reformasi, jalanan berulang kali menjadi ruang koreksi ketika institusi formal dianggap gagal menjalankan fungsi koreksinya.

Tentu tidak semua tuntutan demonstran harus diterima. Tidak semua kritik juga otomatis benar. Namun demokrasi yang sehat tidak mengukur kualitas kritik dari apakah kritik itu menyenangkan penguasa atau tidak. Demokrasi menguji kritik melalui argumentasi, data, dan dialog terbuka.

Di titik inilah pemerintah perlu berhati-hati. Gelombang demonstrasi tidak selalu berbahaya bagi negara. Yang berbahaya justru ketika negara kehilangan kemampuan mendengar. Sebab ketidakpuasan yang tidak mendapat ruang ekspresi akan mencari bentuknya sendiri, dan sejarah menunjukkan bentuk itu sering kali jauh lebih sulit dikendalikan dibanding demonstrasi damai.

Jalanan pada dasarnya bukan tempat ideal untuk menyusun kebijakan publik. Tempat idealnya tetap berada di ruang-ruang parlemen, ruang rapat pemerintah, dan forum dialog yang terbuka. Namun ketika ruang-ruang tersebut tidak lagi dianggap mampu menampung aspirasi masyarakat secara memadai, jalanan akan mengambil peran yang ditinggalkan.

Mungkin itulah makna terdalam dari gelombang demonstrasi hari-hari ini. Mahasiswa tidak sedang berusaha menggantikan parlemen. Mereka hanya sedang mengingatkan bahwa ketika lembaga representasi gagal menjalankan fungsi representasinya, jalanan akan perlahan menjelma menjadi parlemen terakhir rakyat.