Menggugat dari Bandung: Mengapa Mahasiswa Kembali Pekikkan "Indonesia Darurat"?

Oleh Ival Fauzi Rahman

Juni 18, 2026

"Tidak boleh ada lagi polarisasi atau klasifikasi strata terhadap suara masyarakat; suara seorang warga biasa harus memiliki bobot dan esensi yang sama kuatnya dengan suara kelompok lainnya." ujar Izza salah seorang demonstran pada aksi Massa di Gedung DPRD Jawa Barat.

Barisan Spanduk Tuntutan Massa Aksi di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu, 17 Juni 2026. Foto: Kanal Perspektif

BANDUNG — Di bawah sengatan matahari Rabu siang (17/6/2026), jalanan di depan Gedung DPRD Jawa Barat kembali menjadi altar perlawanan. Ratusan mahasiswa dari berbagai konfederasi universitas di Bandung merapatkan barisan, memadati ruang publik guna mengamplifikasi satu narasi kolektif yang kini mengguncang jagat digital: #IndonesiaDarurat.

Aksi massa ini bukanlah sekedar ritual musiman atau romantisme jalanan. Ini adalah kulminasi dari kejenuhan publik terhadap rentetan kebijakan sekuler yang dinilai ugal-ugalan. Di balik pagar besi parlemen daerah yang angkuh, bait-bait orasi membakar udara, membedah anatomi kemunduran bangsa melalui 7 maklumat krusial.

Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Bandung kembali menjadi episentrum perlawanan mahasiswa?

Membedah 7 Gugatan: Dari Isi Dompet hingga Reformasi Hukum

Jika dibedah, ketujuh tuntutan yang dibawa oleh aliansi mahasiswa kali ini bukanlah isu tunggal, melainkan akumulasi masalah dari hulu ke hilir yang mencakup ekonomi makro, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan demokrasi.

1. Desentralisasi Kesejahteraan dan Anggaran yang Defisit Moral

Mahasiswa menaruh perhatian besar pada sektor ekonomi dengan menuntut penurunan harga BBM dan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada domestik dinilai kian mencekik daya beli masyarakat kelas bawah. Kondisi ini diperparah oleh tuntutan kedua: penyelamatan APBN. Mahasiswa mengkritik keras apa yang mereka sebut sebagai "pemborosan anggaran negara" pada proyek-proyek yang dianggap belum mendesak.

2. Disfungsi Kabinet dan Komodifikasi Program Populis

Tiga dari tujuh tuntutan mahasiswa mengarah langsung pada dapurnya pemerintahan pusat. Mereka mendesak adanya evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih yang dinilai inkompeten di beberapa sektor. Dua program yang menjadi sorotan tajam adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Mahasiswa menilai implementasi kedua program ini berjalan prematur dan rawan terjadi kebocoran anggaran, sehingga memerlukan evaluasi total. Selain itu, buruknya pola "Komunikasi Kepresidenan" dalam menjelaskan kebijakan ke publik turut menjadi poin yang didesak untuk dibenahi agar tidak terus-menerus menimbulkan kegaduhan.

3. Menolak Kembalinya Dwifungsi dan Impunitas

Di sektor hukum dan hak asasi manusia, mahasiswa membawa alarm peringatan terkait mundurnya reformasi. Tuntutan untuk mencabut UU TNI dan UU POLRI yang baru disahkan mencerminkan ketakutan publik akan kembalinya supremasi aparat dalam ranah sipil. Melengkapi hal tersebut, tuntutan ke-7 secara tegas menyuarakan penegakan HAM dan perlawanan terhadap impunitas atau sebuah pengingat bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini tidak boleh diputihkan begitu saja.

Aksi Teatrikal Massa Aksi di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu, 17 Juni 2026. Foto: Kanal Perspektif

Suasana Lapangan: Ruang Gagasan yang Bergemuruh

Di area unjuk rasa, atmosfer perlawanan begitu pekat. Massa tidak hanya membawa fisik dan pengeras suara, tetapi juga menampilkan sebuah aksi teatrikal yang dengan tajuk “R.I.P Demokrasi”. Di tengah lingkaran massa, dua orang aktor demonstran tampak mengenakan topeng wajah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam klimaks teatrikal tersebut, keduanya diperagakan mengalami prosesi hukuman penggal pancung (guillotine), sebuah replikasi visual dari peristiwa ikonik Revolusi Prancis saat Raja Louis XVI dieksekusi oleh rakyatnya sendiri.

"Hari ini kita berkumpul untuk melayat matinya demokrasi, sekaligus meratifikasi cacat bawaan dalam anatomi pemerintahan Prabowo-Gibran" Ujar salah seorang demonstran di lokasi kejadian.

Simbolisme ekstrem ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah alegori tajam terhadap kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini. Mahasiswa sengaja mengkorelasikan figur keduanya dengan absolutisme monarki Prancis masa lalu yang runtuh akibat akumulasi kekecewaan rakyat. Bagi massa aksi, duet Prabowo-Gibran dinilai kian teralienasi dari realitas sosial akibat lingkaran kebijakan elitis yang mereka produksi.

Eksekusi simbolis terhadap figur "Prabowo" merepresentasikan kemarahan publik atas kegagalan dalam menjaga stabilitas makro dan penegakan HAM yang dinilai mengalami kemunduran serius. Sementara itu, simbolisme terhadap figur "Gibran" mengkristalisasi penolakan terhadap narasi kelanjutan dinasti politik yang dianggap merusak tatanan demokrasi dan meritokrasi. Melalui teatrikal bergaya Jacobin ini, mahasiswa mengirimkan pesan peringatan yang keras: bahwa kekuasaan absolut yang abai terhadap jeritan ekonomi dan rasa keadilan rakyat, cepat atau lambat, akan menghadapi pengadilan jalannya sendiri.

Pekikan yel-yel perlawanan seketika memecah udara, disusul oleh gemuruh ribuan kepalan tangan kiri yang mengacung ke langit Bandung. Meskipun barikade kawat berduri dan kepungan aparat keamanan mengkondisikan tensi yang represif, massa aksi tetap konsisten menjaga koridor perlawanan mereka secara terukur dan intelektual.

Lalu, Apa Selanjutnya?

Gerakan di Bandung ini diyakini merupakan pemantik dari gelombang protes yang berpotensi meluas ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dengan memanfaatkan tagar #IndonesiaDarurat, mahasiswa berhasil mengonsolidasikan kemarahan publik dari jalanan ke layar gawai, menjadikannya isu nasional yang sulit diabaikan.

Kini bola panas berada di tangan para wakil rakyat di DPRD Jawa Barat. Apakah mereka hanya akan menerima tuntutan tersebut sebagai formalitas, atau benar-benar menyalurkan tekanan politik ini ke Jakarta? Satu yang pasti, mahasiswa Bandung telah menegaskan posisinya: mereka akan terus mengawal ketujuh tuntutan ini hingga ada perubahan nyata.

Tags: