Aksi di Simpang Gramedia Jogja Bertahan Enam Jam, Mahasiswa Soroti Pemerintahan dan Sempat Bersitegang dengan Warga

Mahasiswa berdialog dengan Aparat dan Masyarakat. Foto: Abang Dalil

Aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil di Simpang Empat Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, berlangsung hingga Selasa (1/9/2026) malam. Massa bertahan selama sekitar enam jam sebelum meninggalkan lokasi dan arus lalu lintas kembali dibuka sekitar pukul 22.20–22.30 WIB.

Aksi yang dimulai sejak sekitar pukul 16.00 WIB itu dipusatkan di tengah persimpangan Jalan Jenderal Sudirman. Massa membentangkan spanduk, melakukan orasi secara bergantian, serta menggelar aksi teatrikal. Penutupan persimpangan membuat sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi tidak dapat dilalui kendaraan dan arus lalu lintas dialihkan.

Salah satu kelompok mahasiswa yang terlibat berasal dari Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan gerakan yang mereka sebut “UGM Full Melawan”. Dalam orasi yang disampaikan malam itu, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berbagai persoalan yang disoroti kemudian dikerucutkan pada kritik terhadap arah pemerintahan dan tuntutan perubahan politik. Perwakilan mahasiswa UGM, Mesa, menyebut persoalan yang menjadi sorotan massa berkaitan dengan berbagai kebijakan dan kondisi sosial yang mereka nilai bermasalah.

Dari persoalan agraria hingga pemulihan bencana

Dalam orasinya, massa mengangkat sejumlah isu, antara lain persoalan agraria dan lingkungan, pendidikan, kebijakan publik, penanganan bencana, hingga persoalan demokrasi dan penegakan hukum.

Isu lingkungan dan agraria disampaikan melalui kritik terhadap konflik lahan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta kebijakan pemberian konsesi. Massa juga mempertanyakan kebijakan pendidikan yang dinilai semakin membatasi ruang kritis mahasiswa sekaligus meningkatkan beban akses terhadap pendidikan tinggi.

Selain itu, sejumlah orator menyoroti program pemerintah dan persoalan pengawasan pelayanan publik. Kritik juga diarahkan pada penggunaan anggaran negara dan kasus-kasus korupsi yang menurut massa menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Persoalan penanganan bencana turut menjadi bagian dari tuntutan. Massa mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam proses pemulihan sejumlah wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh dan Sumatra, Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Massa juga menuntut pengusutan kasus kematian Bambang Setiawan, seorang penjual cermin yang meninggal dalam kericuhan di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026. Selain itu, mereka menyinggung kembali sejumlah persoalan yang muncul sejak gelombang aksi pada Agustus 2025, termasuk tuntutan penyelesaian temuan tim pencari fakta dan kasus korban aksi.

Ketegangan dengan warga

Aksi yang pada awalnya berlangsung kondusif kemudian mengalami ketegangan ketika sejumlah warga dan pengguna jalan mendatangi lokasi. Penutupan jalan yang berlangsung berjam-jam membuat aktivitas lalu lintas dan kegiatan warga di sekitar kawasan terdampak.

Berdasarkan pantauan sejumlah media di lokasi, sempat terjadi adu mulut dan aksi saling dorong antara massa aksi dengan kelompok warga. Ketegangan tersebut kemudian membuat barisan massa bergeser ke arah Jalan Cik Di Tiro.

Situasi kembali memanas sekitar pukul 20.30 WIB ketika warga kembali meminta massa membubarkan diri. Massa aksi masih memilih bertahan dan melanjutkan orasi. Terjadi perdebatan antara massa, warga, dan aparat mengenai keberlangsungan aksi serta penggunaan badan jalan.

Di tengah situasi tersebut, aparat kepolisian membuat barikade untuk memisahkan massa aksi dan warga. Sejumlah personel TNI juga terlihat berada di sekitar lokasi. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo mengimbau seluruh pihak agar tidak terprovokasi dan menjaga situasi agar tidak menimbulkan korban.

Massa akhirnya meninggalkan lokasi

Menjelang pukul 22.00 WIB, tekanan agar massa meninggalkan persimpangan kembali meningkat. Massa kemudian bergerak ke arah utara, sementara polisi membuat barikade untuk mencegah pergerakan warga mendekati massa aksi.

Polisi selanjutnya mengawal massa bergerak kembali ke arah Bundaran UGM. Sekitar pukul 22.20 WIB, Simpang Empat Gramedia mulai kembali dibuka bagi kendaraan. Laporan lain menyebut kawasan tersebut kembali dapat dilalui kendaraan sekitar pukul 22.30 WIB. Dengan dibukanya kembali persimpangan, aktivitas lalu lintas perlahan kembali berjalan setelah sekitar enam jam terganggu oleh aksi.

Aksi malam itu memperlihatkan dua persoalan yang berlangsung bersamaan: kebebasan menyampaikan kritik melalui demonstrasi dan dampak aksi terhadap masyarakat yang menggunakan ruang publik. Bagi massa, bertahan di tengah persimpangan merupakan bagian dari upaya menyampaikan tuntutan politik dan sosial. Sementara bagi sebagian warga, penutupan jalan selama berjam-jam menimbulkan persoalan mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

Kedua kepentingan tersebut pada akhirnya berhadapan langsung di ruang publik yang sama. Hingga massa meninggalkan lokasi, tidak ada informasi terverifikasi yang menunjukkan bahwa kericuhan berkembang menjadi bentrokan besar. Aparat tetap berada di antara massa dan warga hingga kawasan tersebut kembali dapat digunakan oleh masyarakat.