Pergantian Menkeu dan Risiko Fiskal yang Mengintai

Ilustrasi Transisi Purbaya ke Suahasil

Purbaya Yudhi Sadewa baru setahun menjadi Menteri Keuangan. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mencopotnya dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti. Pemerintah tidak menjelaskan secara spesifik alasan pergantian tersebut. Menariknya, momentum ini juga bertepatan dengan kondisi kesehatan fiskal Indonesia yang banyak dipertanyakan media dan masyarakat.

Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak tentu bukan bukti bahwa Indonesia sedang mengalami krisis fiskal. Tetapi peristiwa ini terjadi ketika pemerintah sedang menghadapi pekerjaan besar: menjaga defisit, memperkuat penerimaan, membiayai program-program prioritas, sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar. 

Purbaya sendiri, sebelum dicopot, berulang kali menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih aman. Defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,85 persen terhadap PDB, sementara rasio utang berada di kisaran 40 persen. Secara formal, angka tersebut memang masih di bawah batas defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen. Tetapi persoalan fiskal tidak sesederhana berada di bawah garis merah.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: ke mana arah anggaran negara bergerak? Belanja pemerintah pusat hingga semester I 2026 mencapai Rp1.298,6 triliun, naik 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, pemerintah harus terus memperkuat penerimaan negara dan membiayai berbagai agenda besar pemerintahan Prabowo.

Purbaya bahkan pernah menekankan bahwa APBN harus bekerja lebih cepat, penerimaan harus diperkuat tanpa menambah beban baru bagi masyarakat, dan belanja harus dibuat lebih efektif. Kalimat itu terasa penting, karena ancaman fiskal bukan hanya terjadi kala negara tidak mampu membayar utang. Ancaman fiskal juga muncul saat belanja tumbuh cepat, sementara kemampuan negara menciptakan penerimaan dan pertumbuhan produktif tidak tumbuh sebanding.

Masyarakat sering membayangkan krisis fiskal sebagai negara yang sudah terlanjur bangkrut. Padahal dampaknya bisa datang jauh lebih awal. Jika tekanan fiskal meningkat, pemerintah suka tidak suka akan menaikkan penerimaan pajak, mengurangi subsidi, memangkas belanja, menambah utang, atau mengombinasikannya. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya gratis, semua memiliki konsekuensi.

Pajak yang lebih tinggi berarti sebagian pendapatan masyarakat berpindah kepada negara. Pemangkasan subsidi dapat membuat harga kebutuhan meningkat. Pemangkasan belanja dapat mengurangi kualitas layanan publik. Sementara utang baru berarti kewajiban pembayaran yang harus ditanggung APBN di masa depan, dan kelompok yang paling rentan adalah masyarakat berpendapatan rendah dan kelas menengah. Mereka memiliki ruang paling kecil untuk menghadapi kenaikan harga, pajak, cicilan, maupun kehilangan pekerjaan. Karena itu, masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah menyebut kata “krisis” untuk mulai bersiap.

Pertama, kurangi utang konsumtif. Jangan membangun gaya hidup berdasarkan pendapatan yang belum tentu bertahan. Kedua, perkuat dana darurat. Dalam kondisi ekonomi penuh ketidakpastian, likuiditas adalah pertahanan pertama. Ketiga, diversifikasi aset sesuai kemampuan dan profil risiko. Jangan menaruh seluruh kekayaan pada satu instrumen hanya karena takut terhadap satu skenario ekonomi. Keempat, tingkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan. Dalam situasi fiskal yang menekan daya beli, keterampilan yang dapat dikonversi menjadi penghasilan tambahan merupakan bentuk pertahanan ekonomi yang nyata. Kelima, awasi uang negara. Masyarakat berhak mempertanyakan berapa uang yang dipungut melalui pajak, berapa yang dibelanjakan, berapa utang yang ditambah, dan apa hasil dari seluruh pengeluaran tersebut?

Suahasil Nazara pasca dilantik sebagai Menteri Keuangan | Sumber: Sapanusa

Transisi Menkeu Bukan Akhir Masalah

Suahasil Nazara kini menerima pekerjaan yang tidak ringan. Ia harus menjaga defisit tetap terkendali sekaligus memastikan agenda besar pemerintahan tetap berjalan. Reuters mencatat pergantian ini berlangsung di tengah kekhawatiran mengenai kredibilitas kebijakan dan kepercayaan investor terhadap arah fiskal Indonesia. Namun, mengganti Menteri Keuangan tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal.

Masalah fiskal bukan berada pada satu orang. Masalahnya berada pada cara negara membelanjakan uang, cara negara memperoleh penerimaan, produktivitas utang yang digunakan, dan kedisiplinan pemerintah menentukan prioritas. Indonesia berada di depan gerbang krisis fiskal.

Selagi belum terlambat, pemerintah harus mulai mempersempit ruang pemborosan, memperkuat penerimaan, dan memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ketika nanti krisis fiskal benar-benar datang, yang pertama kali merasakannya bukan Menteri Keuangan, melainkan masyarakat.