Di Era Post-Truth , Pengadilan Hanya Panggung, Media Sosial Adalah Hakimnya

Roy Suryo dan Joko Widodo pada Sidang Ijazah Palsu (5/11/2026). Sumber: ANTARA FOTO

Pada 5 November 2026, sebuah pemandangan tak biasa tersaji di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir secara langsung untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa). Di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, ia membawa serta memperlihatkan langsung lembar-lembar fisik ijazah aslinya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga gelar Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) lulusan 1985.

Dalam tata hukum formal, tindakan menghadirkan dan membuktikan keaslian dokumen fisik di meja hijau seharusnya menjadi titik akhir dari perdebatan. Namun, di panggung media sosial, penunjukan bukti hukum tersebut justru ditanggapi dengan narasi tandingan yang tak kunjung usai. Fenomena ini memperlihatkan realitas pahit budaya digital kita hari ini di era post-truth , ruang pengadilan seringkali hanya dianggap panggung formalitas, sementara media sosial bertindak sebagai 'hakim' sebenarnya yang menentukan kebenaran.

Ketika Emosi dan Keyakinan Mengalahkan Fakta Hukum

Ciri utama era post-truth adalah pergeseran standar kebenaran. Fakta objektif dan pembuktian legal tidak lagi menjadi rujukan utama ketika publik sudah lebih dulu terikat secara emosional pada sebuah narasi.

Dalam kasus ini, tudingan ijazah palsu telah diproduksi ke dalam sedikitnya 31 konten video digital yang disebar secara masif. Konten-konten tersebut membentuk ekosistem kepercayaannya sendiri di media sosial. Ketika Jokowi hadir membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan detail teknis masa kuliah, kelulusan, hingga skripsinya, kelompok yang telah terpapar konspirasi tidak serta-merta menerima fakta tersebut. Bagi mereka, fakta fisik yang dihadirkan di pengadilan bukan dianggap sebagai kebenaran, melainkan sekadar "pertunjukan" yang harus dicari celah barunya.

Mutasi Narasi di Dalam Echo Chamber

Di dalam echo chamber (ruang gema) media sosial, sebuah teori konspirasi jarang sekali mati hanya karena berhadapan dengan fakta. Ia hanya bermutasi.

Hal ini terlihat nyata usai persidangan berlangsung. Ketika keberadaan ijazah fisik UGM dan foto kelulusan disajikan di pengadilan, diskusi di ruang digital dengan cepat bergeser mempertanyakan aspek lain. Mulai dari narasi bahwa foto di ijazah adalah foto sepupu jauhnya yang secara tegas telah dibantah oleh Jokowi hingga perdebatan mengenai perbedaan Kartu Hasil Studi (KHS) dengan transkrip nilai.

Pola ini membuktikan bahwa bagi peradilan opini di media sosial, bukti fisik dari institusi resmi akan selalu dikalahkan oleh spekulasi yang terus diperbarui demi menjaga keterikatan (engagement) audiens.

Mengembalikan Hakiki Hukum di Tengah Bising Digital

Langkah menyelesaikan tuduhan melalui jalur peradilan formal bukan sekadar membuat pernyataan di media sosial merupakan upaya penting untuk menjaga integritas hukum. Majelis hakim PN Jakarta Timur pun telah menjadwalkan sidang lanjutan pada 11 November 2026 untuk memeriksa saksi-saksi lainnya guna menguji fakta secara terang benderang.

Namun, tantangan terbesar sebenarnya bertumpu pada diri kita sendiri sebagai masyarakat konsumen informasi. Di satu sisi, kita dituntut untuk menghormati pembuktian legal dengan membiasakan diri memutus rantai rumor dan kembali merujuk pada fakta yang teruji secara sah di pengadilan, bukan pada persepsi liar yang digoreng di ruang digital. Di sisi lain, membangun literasi media secara kritis menjadi krusial agar publik menyadari bahwa riuhnya komentar netizen di media sosial tidak pernah otomatis mencerminkan kebenaran hukum. 

Keluar dari Hakim Penghakiman Massal

Persidangan ijazah di PN Jakarta Timur adalah pelajaran berharga bagi kedewasaan berdemokrasi kita. Jika kita terus membiarkan media sosial menjadi hakim mutlak atas segala isu, maka hukum dan bukti fisik tak akan pernah lagi memiliki arti. Sudah saatnya publik berhenti menjadikan prasangka digital sebagai standar kebenaran, dan kembali menghormati fakta yang diuji secara jujur di hadapan hukum.