Menanti Wapres Baru Jelang Sidang Paripurna MPR 2 Desember
![]() |
| Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI. Sumber: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/cnbcindonesia.com |
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia secara resmi menetapkan jadwal Rapat Paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Senayan, Jakarta. Langkah konstitusional ini diambil pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026.
Keputusan penetapan tenggat suksesi kepemimpinan nasional tersebut dihasilkan melalui Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun konstitusi memberikan tenggat maksimal hingga 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima, lembaga legislatif sepakat mempercepat seluruh tahapan demi menjamin kepastian tata kelola pemerintahan.
"Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar," tegas Ahmad Muzani saat menyampaikan keterangan resmi di Kompleks Parlemen.
Empat Keputusan Strategis Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam keterangan resminya, Ketua MPR Ahmad Muzani memaparkan empat poin utama yang disepakati secara aklamasi oleh seluruh unsur pimpinan MPR, fraksi partai politik, dan kelompok DPD:
Jadwal Rapat Paripurna: MPR menjadwalkan Sidang Paripurna khusus dengan agenda pemilihan, pelantikan, sekaligus pengesahan pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.
Penyampaian Surat Kepada Presiden: Pimpinan MPR melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 13 November 2026. Berdasarkan regulasi, Presiden memiliki tenggat maksimal 14 hari sejak surat diterima untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Pembentukan Tim Verifikasi: MPR membentuk Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai oleh pimpinan MPR. Tim ini bertugas meneliti kelengkapan berkas administratif serta pemenuhan persyaratan teknis kedua kandidat yang diusulkan Presiden.
Pembentukan Tim Ad Hoc: Dibentuk pula Tim Ad Hoc beranggota 36 orang yang dipimpin oleh tiga Wakil Ketua MPR. Tim ini diserahi mandat menyusun draf Ketetapan (TAP) MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diterima langsung oleh Pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026 pukul 11.26 WIB di Gedung Nusantara III. Dalam surat pernyataan tertulisnya, Gibran menyatakan pengunduran diri atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran roda pemerintahan.
Menghormati Prerogatif dan Etiket Politik
Di tengah bergulirnya proses teknis di MPR, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan (KIM Plus) memilih mengambil sikap kompak untuk tidak mengusulkan nama kader internal sebagai kandidat wapres.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa usai pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, partainya menyerahkan seluruh keputusan pemilihan kandidat kepada Presiden.
"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada," kata Zulkifli Hasan.
Sikap serupa ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Demokrat, AHY memastikan partainya akan tunduk pada alur konstitusional dan tidak menyetorkan nama calon.
Tabel berikut merangkum alur kerja kelembagaan dan pembagian peran konstitusional dalam proses suksesi Wakil Presiden RI:
Menanggapi sikap serempak partai koalisi, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai hal tersebut sebagai bentuk etiket politik yang matang. Menurutnya, partai pengusung memahami posisi Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif tunggal dalam menentukan dua nama calon.
Dorongan Figur Teknokrat dan Bursa Pengganti dari Jalur Profesional
Di luar lingkar partai politik, pengamat politik dan praktisi media mendorong agar pengisian kursi Wakil Presiden mempertimbangkan figur profesional berlatar belakang teknokrat atau ekonomi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menggarisbawahi bahwa dinamika ekonomi domestik, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok dan realisasi janji penyerapan lapangan kerja membutuhkan penanganan cepat dari figur yang memahami persoalan makro dan mikro ekonomi.
Sementara itu, Direktur Utama KedaiKOPI Hendri Satrio mencatat munculnya tiga nama figur non-parpol yang dinilai memiliki kepemimpinan kuat serta berpotensi menjadi jalan tengah bagi keseimbangan politik nasional. Tiga nama tersebut meliputi:
Rosan Perkasa Roeslani: Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM yang memiliki rekam jejak kuat di bidang perekonomian dan dunia usaha.
Andi Amran Sulaiman: Menteri Pertanian yang dinilai berpengalaman dalam tata kelola ketahanan pangan nasional.
Sultan Baktiar Najamudin: Ketua DPD RI yang mewakili aspirasi daerah serta kelembagaan non-partai.
Dengan terbentuknya perangkat kerja MPR dan menguatnya kesepahaman di tingkat partai politik, publik kini menantikan keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menyerahkan dua nama calon wakil presiden sebelum pertengahan November 2026.

