Mengapa Panggung 'Mahasewa' Raffi Ahmad Jadi Pemicu Ledakan Cancel Culture Publik?

Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sumber: JawaPos.com

Ada perbedaan besar antara panggung hiburan dan panggung pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kita mengenal Raffi Ahmad sebagai sosok pekerja keras di layar kaca. Ia disukai banyak orang karena ramah, bekerja tanpa henti, dan dekat dengan jutaan pengikutnya di media sosial.

Namun, cerita berubah ketika ia resmi memegang jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Saat namanya terseret dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI yang digelar sehari setelah aksi unjuk rasa mahasiswa dan diduga menggunakan peserta bayaran (mahasewa) publik merasa ada yang tidak pas. Aksi boikot dan kritik keras yang bermunculan setelahnya bukan sekadar rasa benci, melainkan ungkapan rasa kecewa dari masyarakat yang ingin pejabat publiknya bekerja dengan jujur dan peka.

Beda Panggung Hiburan dan Jabatan Negara

Di dunia hiburan, jika seorang artis membuat kesalahan, masalah biasanya cepat selesai hanya dengan minta maaf di media sosial. Namun, aturan main di pemerintahan jauh lebih ketat dari itu.

Sebagai pejabat negara, setiap langkah dan acara yang dihadiri membawa nama rakyat. Masyarakat tidak lagi melihat Raffi sekadar sebagai artis papan atas, melainkan sebagai perwakilan pemerintah. Ketika ia hadir di acara yang terkesan rekayasa dan tidak mencerminkan suara pemuda yang sebenarnya, publik merasa kecewa karena pejabatnya dianggap tidak paham dengan kesulitan yang sedang dihadapi anak muda hari ini.

Ketika Simbol Perjuangan Anak Muda Dijadikan Pajangan

Anak muda hari ini sedang berjuang keras menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah, sulit mencari pekerjaan yang layak, biaya hidup yang makin mahal, hingga ruang berpendapat yang makin sempit. Di tengah rasa lelah itu, melihat simbol perjuangan seperti jas almamater dan momen Sumpah Pemuda diduga dijadikan sekadar pajangan acara tentu terasa menyakitkan.

Kemarahan publik pun meledak di media sosial. Karena merasa suara mereka sulit didengar lewat jalur resmi, netizen menggunakan satu-satunya cara yang mereka punya hanya bersatu menyuarakan kritik secara terbuka di dunia digital.

Aksi Boikot sebagai Teguran dari Masyarakat

Sepinya pengunjung di acara bisnis RANS Carnival, dicoretnya nama Raffi dari daftar pembicara acara pemuda, hingga hilangnya beberapa sponsor bukanlah sekadar luapan emosi sesaat. Aksi boikot ini adalah cara masyarakat memberikan teguran keras ketika teguran biasa tidak lagi didengar.

Masyarakat paham bahwa mereka tidak bisa mencopot seorang pejabat dari jabatannya. Namun, dengan menarik dukungan dan perhatian mereka, publik ingin menyampaikan pesan penting bahwa punya puluhan juta pengikut di media sosial tidak otomatis membuat seseorang bebas dari rasa tanggung jawab kepada rakyat.

Jabatan Membutuhkan Kerendahan Hati

Permintaan maaf dan klarifikasi tentu menjadi langkah awal yang baik, tetapi itu belum cukup untuk mengobati rasa kecewa publik. Jabatan negara bukanlah hadiah atau pajangan, melainkan amanat besar untuk melayani masyarakat dengan jujur.

Pelajaran dari gelombang protes ini berlaku bagi siapa saja yang memangku jabatan di negeri ini. Kekuasaan membutuhkan kerendahan hati untuk mau mendengar, kepekaan untuk merasakan kesulitan warga, serta keberanian untuk mengakui kesalahan. Sebab pada akhirnya, pemimpin yang baik bukanlah mereka yang paling pandai membuat panggung yang megah, melainkan mereka yang benar-benar berdiri membela kepentingan rakyatnya.