#SaveRajaAmpat

Hentikan hilirisasi nikel. Foto: publicanews.com

Penambangan nikel di Raja Ampat semakin menunjukkan wajah otoriter dan oligarknya pemerintahan kita. Wajah buruk ini terus dirawat. Dulu, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara pun berlangsung demikian. Artikel jurnal ditulis Alwaton (2023) yang berjudul "Advocacy Journalism on the Project Multatuli on the Issue of the National Capital City (1KN) of the Archipelago" pernah menjelaskan ini.

Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia itu dirusak, demi kepentingan dan ambisi sesaat. Jokowi sampai rela mengundang investor ke IKN, meskipun hasilnya nihil. Kini, pembangunan IKN terbukti mangkrak dan tak jelas. Namun sayangnya, hutan adat di sana sudah terlanjur dirusak. Paru-paru dunia pun perlahan menghilang.

Wajah kepentingan oligark ini ternyata terus dilanjutkan Prabowo. Sekarang, giliran Raja Ampat (Sang Surga Terakhir Dunia) ingin dirusaknya. Demi kepentingan hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai jalan menuju transisi energi bersih, Prabowo tak segan membabat habis Raja Ampat. Lingkungan di sana dihancurkannya. Keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata masyarakat setempat terancam. Demikian pula dengan hutan dan masyarakat adat yang terancam keberadaannya. Hutan tropis seluas 5.331 hektare telah ditebang. Masyarakat sekitar pada akhirnya kehilangan mata pencaharian tradisional mereka sebagai nelayan dan petani. Warga sekitar juga kehilangan akses terhadap air bersis yang biasanya bisa mereka dapatkan dengan mudah di sungai dekat mereka. Air sungai dan laut saat ini sudah tercemar oleh limbah dari industri nikel. 

Padahal, Raja Ampat dikenal memiliki kekayaan alam sebesar 75% untuk spesies terumbu karang di dunia, ribuan jenis ikan dan salah satunya adalah pari manta. 

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebetulnya melarang penambangan nikel di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran di Raja Ampat. Namun, berdasar catatan Greenpace, lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami telah dibabat di ketiga pulau tersebut. 

Kesewenang-wenangan pemerintahan Prabowo telah merusak semua itu. Mereka seakan tak perduli dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Belum lagi, mereka nyatanya sama sekali tak memberikan ruang dialog publik dalam pengambilan keputusan hilirisasi nikel. 

Dari rentetan peristiwa ini, publik sejatinya mampu menilai. Beginilah wajah negeri ini. Sangat dipenuhi oleh kepentingan politis, pribadi, dan golongan tertentu. 

Semoga publik bisa melawannya dalam bentuk apapun. Hilirisasi nikel harus dihentikan.

#SaveRajaAmpat

Yogie Alwaton - Pemimpin Umum Kanal Perspektif