Kala TNI dan Polri Mengurusi Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Tentara di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/ Antara: Mohammad Ayudha

Kali ini, TNI dan Polri kembali berulah. Kedua institusi ini ikut sibuk membantu menjalankan program ambisius dari pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Padahal seharusnya, mereka tidak ikut campur urusan pangan. Bukan hanya menyalahi aturan, pada pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya diisi oleh mereka yang ahli gizi, bukan oleh TNI maupun Polri yang tak memahami persoalan gizi. Hasilnya, penerapan makanan bergizi gratis kacau balau. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat tinggi, dengan data per April 2026 menunjukkan lebih dari 4.755 siswa menjadi korban dalam dua bulan terakhir. Total kumulatif kasus sejak awal program pada 2025 dilaporkan tembus puluhan ribu, dipicu masalah sanitasi, pengolahan, dan distribusi.

Seharusnya, fungsi dan kedudukan militer dan polisi tidak meluas ke ranah publik. Dwi fungsi kedudukan ini tidak hanya membuat netralitas mereka menjadi bias, ini sekaligus juga menabrak aturan main yang demokratis. Sudah sepatutnya dwifungsi ABRI dihapuskan pada tahun 2000 lalu melalui Ketetapan MPR (Tap MPR). Langkah ini sejatinya merupakan bagian penting dari agenda reformasi untuk memisahkan peran militer dari politik, menutup fraksi ABRI di parlemen, serta menegaskan supremasi sipil.

Kini yang terjadi justru sebaliknya. Prabowo, sebagai pemimpin tertinggi negeri ini seharusnya bisa mewanti-wanti langkah TNI dan Polri yang menabrak aturan seperti itu. Namun, Prabowo tak mengindahkannya. Bahkan, Prabowo tak segan mengangkat anak buahnya, Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonen, meskipun belum waktunya, serta menjadikannya sebagai Sekretaris Kabinet, walau Teddy masih aktif sebagai prajurit TNI. 

Perluasan jabatan TNI-Polri juga terlihat kala mereka membantu mengurus padi dan jagung. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kedua institusi ini kian jauh dari tugas pokok dan fungsinya. Sebagai institusi yang semestinya berfokus menjamin ketertiban dan penjaga keamanan, TNI dan Polri justru sibuk mengerjakan program-program politik Presiden. Hasilnya sudah bisa diduga. Di lahan belakang kompleks Sekolah Polisi Nasional (SPN) Kepolisian Daerah Istimewa misalnya, program cocok tanam ala polisi nyatanya tak sepenuhnya sukses, bahkan nyaris gagal panen, karena ladang jagung itu diserbu kawanan monyet. 

Sudah seharusnya kedudukan TNI dan Polri dikembalikan pada tugasnya yang semula, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban untuk masyarakat, bukan ikut cawe-cawe urusan politik.