Cara Negeri Tirani Mengatur Negeri

Demokrasi di ambang kehancuran. Foto: Uchicago Magazine

Indonesia seharusnya bisa belajar dengan situasi yang pernah terjadi di Venezuela dan Hungaria. Di Venezuela, Hugo Rafael Chavez Frias dirujuk sebagai pemimpin populis dengan kecenderungan otoriter. Ia memperkuat kekuasaan dengan membungkam media, mendapat dukungan militer, yang pada akhirnya mengubah demokrasi menjadi otoritarianisme secara bertahap. 

Peristiwa yang sama terjadi pula di Hungaria. Melalui Viktor Orban, demokrasi dan mekanisme checks and balances dilemahkan. Media pun ia kontrol penuh yang mengakibatkan banyak media swasta dibeli atau diambil alih oleh pengusaha dekat pemerintah. Hasilnya, jurnalisme yang mengawasi pemerintahan menjadi lemah.

Kedua tesis ini tak terjadi secara kebetulan. Ada pola yang sebetulnya bisa dibaca. Pola ini bisa disebut sebagai populisme. Populisme ini tentu saja berbahaya. Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia adalah contoh yang menarik untuk menjelaskan fenomena populisme yang terjadi di Indonesia. Awalnya, paras manis yang merakyat itu sukses membius perhatian publik. Melalui gayanya yang tak segan turun ke gorong-gorong, memproklamirkan Mobil ESEMKA, hingga kemeja flanelnya itu, Jokowi berhasil melangkah ke kursi tertinggi politik sebagai presiden. Penelitian Ross Tapsell berjudul Indonesia's Media Oligarchy and the Jokowi Phenomenon menjelaskan bahwa gaya blusukan Jokowi yang dimulai dari Solo hingga Jakarta telah berhasil menjadikannya terlihat sebagai pemimpin yang merakyat. Dari karakternya itu, Joko Widodo lalu menjelma sebagai pemimpin yang merakyat dan dianggap sebagai antitesa pemimpin yang harus menjaga jarak dengan publiknya. Publik senang dengan kehadiran Jokowi. Dalam masa kepemimpinannya di awal, bahkan Jokowi selalu ingin memuaskan seluruh keinginan warga negara. 

Namun, tak berselang lama, bak anak singa yang mulai tumbuh dewasa, kepribadian Jokowi berubah drastis. Hanya dalam hitungan tahun, ia sukses melanggengkan politik dinasti di negeri yang katanya demokratis ini. Dengan cara mempermainkan regulasi, gaya populisme Jokowi berhasil melobi menantunya, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) guna memberikan karpet merah pada Gibran menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo yang saat itu umurnya belum genap 40 tahun. Tak sampai situ, untuk mewujudkan dinasti keluarga ini, Jokowi bahkan tak malu mengizinkan anak dan menantunya agar dapat bersama-sama membangun dinasti politiknya. Selain Gibran, ada Kaesang Pangarep yang juga dapat dengan mudah menjadi Ketum PSI tanpa melalui proses pengkaderan. Belum lagi menantu Jokowi, Bobby Nasution berhasil menjadi Gubernur Sumatera utara.

Jokowi terus melanjutkan ulahnya. Saat itu, giliran pembangunan IKN di Penajam Paser Utara yang menjadi korbannya. Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia itu dirusak, demi kepentingan dan ambisi sesaat. Jokowi sampai rela mengundang investor ke IKN, meskipun hasilnya nihil. Kini, pembangunan IKN terbukti mangkrak dan tak jelas. Namun sayangnya, hutan adat di sana sudah terlanjur dirusak. Paru-paru dunia pun perlahan menghilang.

Begitulah cara tirani mengatur negeri. Namun, perilaku ini tentu saja tak dapat dibenarkan. Karena tugas dari negara adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Indonesia yang disebut-sebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat seharusnya mampu menjadi negara yang betul-betul demokratis. Negara yang demokratis adalah antitesis dari negara fasis dan otoriter. Tetapi, kebijakan politik yang selalu dibuat oleh pemerintah Indonesia saat ini tak ayal hanyalah demokrasi yang semu dan palsu. Maka tak heran bila Majalah Tempo mengibaratkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi komando.

Legacy demokrasi yang tak becus ala Jokowi entah mengapa terus dilanjutkan oleh Prabowo. Sebagai kepala negara saat ini, Prabowo mengatur negeri dengan cara yang tirani. Ia seakan-akan memegang kekuasaan mutlak di negeri ini. Levitsky & Ziblatt sebetulnya sudah berulang kali mengingatkan dalam buku populernya berjudul How Democracies Die. Dalam buku itu, Levitsky & Ziblatt sudah memperingatkan bahwa pemimpin seharusnya dapat menghindari demokrasi yang komando. Alasannya, karena demokrasi itu tak cocok untuk diterapkan. Penolakan aturan main yang demokratis, melanggar konstitusi, berkata tanpa dasar lawan adalah antek asing, memakai tindakan kekerasan kepada warga sipil, hingga kebebasan pers yang dibungkan dan upaya represifitas dari pemerintah adalah jalan menuju demokrasi yang akan hancur. Namun celakanya, pengingat itu seakan diabaikan oleh Prabowo. Ia justru melakukan upaya pemberangusan demokrasi itu.

Pohon sawit ia tanami di Sumatera hingga mengakibatkan bencana banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Belum lagi masih membekas di ingatan kita soal penambangan nikel di Raja Ampat yang dirusak oleh rezim Prabowo. Demi kepentingan hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai jalan menuju transisi energi bersih, Prabowo tak segan membabat habis Raja Ampat itu. Lingkungan di sana dihancurkannya. Keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata masyarakat setempat terancam. Demikian pula dengan hutan dan masyarakat adat yang terancam keberadaannya. Masyarakat sekitar pada akhirnya kehilangan mata pencaharian tradisional mereka sebagai nelayan dan petani. 

Sebetulnya, publik sudah marah atas kekacauan yang dibuat negeri tiran di bawah kepemimpinan Prabowo. Namun lihat saja respons dari pemerintahan Prabowo. Siapa saja yang mengkritik ia anggap sebagai antek asing. Persoalannya, siapakah antek asing itu? Berulang kali Prabowo menyebutkan entitas antek asing ini di hadapan publik dan media. Namun publik tak mengetahui siapakah antek asing yang dimaksud itu. Yang dipedulikan oleh Prabowo hanyalah kepentingannya sendiri dan antek-antek pendukungnya. Segala macam bentuk kritik hanyalah upaya memberangus Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rezim itu. Padahal, mereka-lah yang memberangus HAM itu. Lihat saja cara yang dilakukan pemerintah Prabowo dalam mengatur negeri ini. Kepentingannya adalah politik komando dengan memperluas kewenangan TNI (satu-satunya kepentingan yang disukainya) dan partai politik yang mendukungnya.