Menagih Prioritas Presiden Prabowo Saat Karhutla Kalah Oleh Seremonial

Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah ancaman bencana ekologi musiman, pemerintah dituntut mengambil langkah nyata dan tegas terhadap korporasi pembakar hutan. Sumber: idxchannel.com 

Di saat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung dan mengancam kesehatan warga, pemerintah justru sibuk dengan acara-acara seremonial. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai acara peresmian di tengah bencana asap memperlihatkan adanya masalah serius pada skala prioritas pemerintah. Ketika warga harus menghirup udara beracun dan terserang penyakit, pemerintah seolah lupa bahwa karhutla bukan sekadar bencana tahunan, melainkan bukti kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya.

Sikap pemerintah yang lebih memilih acara seremonial ketimbang turun tangan mengatasi bencana menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan keselamatan warga. Ketika ribuan keluarga harus berjuang menembus pekatnya kabut asap demi mencari udara bersih, pemerintah pusat justru sibuk memamerkan pencitraan dan proyek-proyek besar. Jika dicermati, kenyataan pahit ini memperlihatkan bahwa keselamatan nyawa dan kesehatan warga masih berada di urutan paling bawah dalam daftar prioritas pemerintah.

Beda Prioritas Pemerintah di Tengah Bencana Asap

Berulangnya bencana asap di berbagai wilayah Indonesia memperlihatkan lemahnya kepedulian pemerintah pusat terhadap penderitaan warga. Ketika kualitas udara sudah mencapai tingkat yang sangat berbahaya bagi kesehatan, perhatian para pejabat pusat justru tersedot pada acara-acara peresmian yang bersifat formalitas semata. Tidak hadirnya presiden secara langsung di lokasi bencana membuat masyarakat mempertanyakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin hak rakyat atas udara yang bersih dan sehat.

Bencana Karhutla Merusak Ekosistem dan Ruang Hidup

Bencana karhutla tidak boleh lagi dianggap sebagai musibah biasa. Kebakaran yang meluas ini telah merusak lingkungan tempat tinggal warga dan menghancurkan habitat alami berbagai jenis satwa liar. Kobaran api dan kabut asap tidak hanya menyebabkan warga terserang penyakit, tetapi juga membakar rumah-rumah satwa hingga banyak yang mati dan terancam punah. Di saat anggaran negara banyak terpakai untuk urusan birokrasi dan acara pejabat, lingkungan hidup serta makhluk di dalamnya justru dibiarkan berjuang sendiri tanpa perlindungan yang nyata.

Menagih Janji dan Keberanian Pemerintah

Membiarkan bencana asap terus berulang sambil tetap sibuk berseremonial adalah bentuk pengabaian tanggung jawab negara yang harus segera dihentikan. Pemerintah tidak boleh diam atau melempar kesalahan ke pemerintah daerah tanpa menindak tegas perusahaan-perusahaan pembakar hutan. Untuk menghentikan bencana tahunan ini, Presiden Prabowo harus berani meninjau ulang izin usaha yang merusak lingkungan serta mencabut izin perusahaan pembakar hutan demi keselamatan seluruh rakyat.

Harus dibenahi bukan hanya jadwal acara pejabat, melainkan cara pandang pemerintah yang sering mengorbankan keselamatan lingkungan demi kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek. Negara seharusnya hadir dengan mengutamakan keselamatan nyawa rakyat di atas segalanya, menjaga alam dengan sungguh-sungguh, dan melindungi warga secara tulus. Hanya dengan keberanian menindak tegas para pembakar hutan dan mengubah cara pandang inilah bencana karhutla dapat dihentikan sampai ke akar-akarnya.