Silang Pendapat MBG Antara Gibran dan BGN Bingungkan Sekolah
 |
Di balik riuhnya panggung politik Jakarta yang merayakan penyerahan aset megah seperti Gedung Graha Merah Putih milik Telkom kepada Badan Gizi Nasional (BGN), kebingungan justru menjalar hingga ke ruang-ruang kelas di daerah. Sejumlah pengelola sekolah dasar mendadak dikejutkan oleh kenyataan pahit setelah nama sekolah mereka terlempar dari daftar penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) tanpa transparansi pendataan yang masuk akal. Raut murung para pendidik dan harapan anak-anak yang pupus memperlihatkan betapa lebarnya jurang pemisah antara retorika manis di tingkat birokrasi atas dengan pemenuhan gizi riil di tingkat tapak.
Kesimpangsiuran kebijakan ini kian diperparah oleh buruknya tata kelola komunikasi publik para pemangku kebijakan di panggung media massa. Imbauan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar siswa membawa bekal masakan rumah justru bertabrakan secara mendasar dengan klaim kesiapan fasilitas masif yang digembar-gemborkan BGN. Bila dicermati, perbedaan narasi antarelit ini bukan sekadar urusan salah ucap (slip of the tongue), melainkan cermin ketiadaan koordinasi satu pintu (one-voice policy) yang mengorbankan kepastian informasi bagi publik.
Beda Narasi Pejabat dan Lemahnya Komunikasi Pusat
Perbedaan pernyataan antara Istana dan BGN memperlihatkan betapa rapuhnya koordinasi pemerintah dalam menjalankan program MBG ini. Ketika seorang wakil kepala negara menyampaikan pesan yang berlawanan dengan lembaga pelaksana resmi, publik disuguhi komunikasi yang membingungkan. Ketiadaan keselarasan pesan dari pusat membuat arah kebijakan menjadi tidak jelas, sehingga masyarakat ragu apakah pemerintah benar-benar siap menanggung gizi anak sekolah atau justru melempar kembali beban tersebut ke rumah tangga.
Sekolah dan Siswa Jadi Korban Ketidakpastian Data
Dampak dari pernyataan yang saling bertolak belakang ini tidak hanya berhenti sebagai perdebatan di media, tetapi langsung merugikan sekolah-sekolah di daerah. Pendataan yang tidak jelas membuat pihak sekolah kebingungan antara menyiapkan fasilitas penerimaan atau meminta siswa membawa bekal sendiri. Di saat sewa gedung dan anggaran lembaga BGN terus menjadi sorotan publik, sekolah-sekolah di garis depan justru dibiarkan tanpa kepastian operasional yang jelas.
Menagih Kejelasan dan Tanggung Jawab Pemerintah
Membiarkan sekolah dan orang tua murid bingung di tengah ketidakjelasan informasi merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab negara. Pemerintah tidak bisa terus menggunakan alasan "masa transisi" untuk memaklumi buruknya koordinasi antar-pejabat. Pemerintah harus segera menyatukan pintu informasi serta membuka data kriteria penerima MBG secara jujur dan transparan agar program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi anak-anak.
Karena itu, yang harus dibenahi bukan sekadar keselarasan narasi di panggung media, melainkan paradigma penataan kebijakan publik yang acapkali menempatkan pemenuhan gizi rakyat sebagai komoditas politik. Negara seharusnya hadir dengan tata kelola yang menempatkan kesehatan generasi mendatang sebagai prioritas utama, keadilan informasi sebagai amanah, dan pemerintah sebagai pengurus rakyat yang tulus. Hanya dengan mengubah paradigma dan merobohkan ego sektoral inilah ketidakpastian di tingkat sekolah dapat diakhiri serta hak gizi anak bangsa dapat terjamin hingga ke akarnya.
